TIMES SINGKAWANG, JAKARTA – Di tengah derasnya arus informasi digital, Pertamina Patra Niaga mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat memilah kabar yang beredar, khususnya terkait bahan bakar minyak (BBM). Perusahaan menegaskan bahwa seluruh informasi resmi hanya bisa dipastikan kebenarannya melalui Pertamina Call Center 135 dan akun media sosial resmi perusahaan.

“Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar,” kata Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hoaks yang Beredar

Beberapa waktu terakhir, publik digemparkan dengan narasi mengenai adanya pembatasan pengisian BBM hingga tujuh hari untuk mobil dan empat hari untuk motor. Lebih jauh lagi, disebutkan bahwa kendaraan yang menunggak pajak tidak boleh mengisi BBM di SPBU.

“Informasi itu tidak benar atau hoaks,” tegas Roberth.

Isu lain yang beredar menyebut kebakaran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) merupakan dampak dari kebijakan tersebut. Faktanya, video yang beredar adalah rekaman lama kebakaran SPBU di Aceh pada 2024, dan sama sekali tidak terkait dengan kebijakan distribusi BBM saat ini.

Komitmen Pertamina

Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah. Mekanisme distribusi pun dilakukan secara transparan dengan tujuan agar subsidi tepat sasaran.

“Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” jelas Roberth.

Literasi Digital untuk Konsumen

Pesan yang disampaikan Pertamina Patra Niaga sejatinya menjadi peringatan penting di era banjir informasi: literasi digital adalah kunci. Konsumen tidak cukup hanya menerima kabar, tetapi juga perlu memverifikasi sumbernya.

Dengan memastikan informasi hanya dari kanal resmi, masyarakat bukan saja terhindar dari kesalahpahaman, tetapi juga ikut menjaga stabilitas distribusi energi nasional yang kerap menjadi isu sensitif.(*)