TIMES SINGKAWANG, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tegas meminta jajaran Dinas Sosial di daerah untuk mempercepat dan mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi rakyat terdampak Covid-19. Itu dilakukan dalam kunjungan kerja meninjau penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban, Minggu (25/7/2021). 

Namun, Hidayat mengingatkan Mensos Risma,  bahwa Kementerian yang dipimpinnya juga bertanggung jawab atas keterlambatan pencairan perpanjangan bansos tunai yang seharusnya sudah diterima oleh Masyarakat sejak bulan Mei dan Juni 2021. Oleh karena itu Hidayat  mendesak Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah,  meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih efektif, agar berbagai bantuan sosial yang sudah dijanjikan bisa segera cair dengan cepat dan tepat kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Akhirnya Mensos Risma menunjukkan sense of urgency terkait percepatan penyaluran bansos, meski sebelumnya pada Mei hingga awal Juli,  selalu berkilah perihal bansos yang tak kunjung cair. Semoga kejadian di Tuban kemarin betul-betul menjadi momentum komitmen mempercepat pencairan seluruh bansos, bukan hanya seremonial belaka, apalagi sekedar luapan emosional semata,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Selain soal bansos BPNT, Politisi yang akrab disapa HNW ini mendesak agar Risma mempercepat penyaluran bansos tunai Rp 600.000 untuk periode bulan Mei dan Juni. Dan dalam rangka transparansi melaporkan realisasi penyalurannya sebelum berakhirnya PPKM Level 4 yang kembali diperpanjang hingga tanggal 2 Agustus 2021. Sebab, data realisasi terakhir dari PT POS Indonesia pada 19 Juli 2021 menunjukkan, terdapat sekitar 7,3 juta KPM yang bansosnya belum dicairkan. Seiring dengan upaya tersebut, Mensos perlu menghindari berbagai hambatan yang akan memperlambat pencairan bansos. Salah satunya adalah wacana yang diusulkan Mensos mengenai  pembuatan kartu digital bagi penerima bansos.

“Masyarakat disuruh patuh  dengan berlakukannya PPKM yang diperpanjang, rakyat juga  sudah merasakan dampak pengurangan mobilitas sehingga kasus baru Covid-19 harian mulai menurun. Sudah  mestinya Pemerintah terutama Kemensos, segera menuntaskan validasi dan verifikasi data untuk Warga yang berhak mendapatkan berbagai Bansos. Segera fokus menunaikan janjinya untuk mencairkan bansos kepada seluruh penerima secara cepat dan tepat, agar tak terjadi penyimpangan yang potensial mengulangi terjadinya korupsi,” ucapnya. (*)