TIMES SINGKAWANG, JAKARTA – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tanggung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, hingga kini masih menunggu hasil evaluasi akhir dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kembali mengoperasikan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menyelesaikan pembenahan fasilitas pascainsiden keracunan massal yang terjadi empat bulan lalu.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan Tim Pemantauan dan Pengawasan (Tawas) saat ini masih melakukan evaluasi mendalam guna menentukan pencabutan status penangguhan operasional SPPG tersebut.

“Kami harus melihat secara detail penyebab pasti insiden keracunan itu untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, apakah berasal dari bahan baku dan proses memasak yang menjadi ranah BGN, atau dari fasilitas pendukung yang dikelola SPPG,” ujar Nanik dalam keterangan pers di Tulungagung, Senin.

Ia menjelaskan, apabila hasil evaluasi menemukan permasalahan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kualitas air yang tidak memenuhi standar, atau prosedur pengemasan makanan panas yang tidak sesuai ketentuan, maka kesalahan sepenuhnya berada pada pengelola SPPG.

Meski telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), operasional SPPG Tanggung belum dapat dilanjutkan karena Tim Tawas BGN masih melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh standar keamanan pangan terpenuhi.

Hasil evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan pemberian kompensasi selama masa penangguhan operasional. Jika terbukti kesalahan berasal dari bahan baku atau instruksi memasak yang ditetapkan BGN, pengelola SPPG berhak memperoleh kompensasi.

Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran pada standar sanitasi internal, kompensasi tidak akan diberikan dan pengelola wajib melakukan pembenahan lanjutan hingga dinyatakan layak beroperasi kembali.

Koordinator BGN Kabupaten Tulungagung, Sebrina Mahardika, menyatakan pengelola SPPG Desa Tanggung telah menunjukkan iktikad baik dengan memenuhi seluruh persyaratan teknis yang diminta tim investigasi.

“Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penambahan lapisan epoksi pada lantai dapur untuk meningkatkan standar higienitas sesuai regulasi,” ujarnya.

Menurut Sebrina, perolehan SLHS menjadi bukti administratif bahwa SPPG Tanggung telah melakukan penyesuaian fasilitas sesuai standar pemerintah. Saat ini, seluruh pihak tinggal menunggu instruksi resmi dari pimpinan pusat BGN untuk mengaktifkan kembali layanan distribusi makanan bergizi.

Langkah kehati-hatian tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden keracunan yang menimpa puluhan siswa SMPN 1 Boyolangu pada 13 Oktober 2025 lalu.

BGN menegaskan bahwa keamanan konsumsi peserta didik menjadi prioritas utama, sehingga proses verifikasi akhir oleh Tim Tawas menjadi penentu mutlak bagi SPPG Desa Tanggung untuk kembali melayani masyarakat di Tulungagung.(*)